Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penulis

  • Shafira Candra Dewi IAIN Kediri

Kata Kunci:

Penahanan, Hukum Acara Pidana, KUHAP

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk dari seperangkat norma-norma hukum yang di dalamnya meliputi keadilan dan kebebasan atas hak asasi manusia (HAM). Namun, kebebasan atas HAM tidak berlaku bagi para pelaku tindak pidana yang mengancam keselamatan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Aparat penegak hukum pidana dituntut untuk tegas menindaklanjuti para pelaku tindak pidana, salah satunya dengan melakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan guna membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam melakukan penahanan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum, yaitu harus ada surat perintah penahanan, bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP), memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Eddyono, Supriyadi Widodo. Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.

Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang: Setara Press, 2019.

Lubis, Rafiqoh. “Pemeriksaan Pendahuluan.” In Hukum Pidana Materiil Dan Formil, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015,” n.d.

Ranoemihardja, R. Atang. Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP). Bandung: Penerbit Tarsito, 1983.

Rizal, Moch Choirul. Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam. Surabaya: Bijak Publishing, 2017.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia.” In Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan, edited by Indonesian Judicial Reform Forum. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 1 (2018): 147–171.

Sawitri, Handri Wirastuti. “Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga).” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 1 (2011).

Diterbitkan

2021-01-25

Cara Mengutip

Dewi, S. C. (2021). Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jurnal Studi Hukum Pidana, 1(1), 1-11. Diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/11

Terbitan

Bagian

Artikel