Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penulis

  • Syifa Fachrunisa IAIN Kediri

Kata Kunci:

Penyadapan, Upaya Paksa, Hukum Acara Pidana

Abstrak

Pesatnya perkembangan zaman sangat memungkinkan mengiringi berkembangnya kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Guna mengungkap kejahatan melalui teknologi, penyadapan adalah salah satu sarana yang dapat dilakukan. Namun, pengaturan hukum mengenai penyadapan sebagai bentuk upaya paksa masih beragam. Menurut KUHAP, bentuk upaya paksa hanya meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kini, penyadapan dilakukan untuk mengungkap tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi. Untuk itu, ke depan, pembaruan hukum mengenai penyadapan adalah suatu keniscayaan. Hal ini kiranya didukung dengan adanya Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011, yang menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Christianto, Hwian. “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana.” Jurnal Hukum PRIORIS 5, no. 2 (2016).

Eddyono, Supriyadi Widodo. “Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP.” Jurnal Teropong 1 (2014).

Fitria, Raissa Anita. “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana.” Mimbar Keadilan (2017).

Hidayat, Muhammad Arif. “Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana.” Badamai Law Journal 4, no. 1 (2019).

Iftitahsari. Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.

Institute for Criminal Justice Reform. “Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia.” Last modified 2012. Accessed May 31, 2020. https://icjr.or.id/menata-kembali-hukum-penyadapan-di-indonesia/.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Tanggal 2 Februari 2011,” n.d.

Rachmad, Andi. “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016).

Rizal, Moch Choirul. Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. Cirebon: LovRinz Publishing, 2015.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 1 (2018): 147–171.

Rizal, Moch Choirul. “Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Indonesia.” Repository Publikasi Ilmiah. Last modified 2019. Accessed August 18, 2020. https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5.

Salim, Hardy, Monica Kurnia, and Nada Dwi Azhari. “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan.” Adil 9, no. 2 (2018).

Utiarahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Lex Crimen 8, no. 10 (2019).

Diterbitkan

2021-01-25

Cara Mengutip

Fachrunisa, S. (2021). Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jurnal Studi Hukum Pidana, 1(1), 44-60. Diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/15

Terbitan

Bagian

Artikel