Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Penulis

  • Nurhana Nurhana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Kata Kunci:

Penjelasan Hukum, Pihak Ketiga yang Berkepentingan, Hukum Acara Pidana

Abstrak

Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, dan Pasal 81 KUHAP menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan tersebut. Para pakar hukum menafsirkan, pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana dan/atau pelapor, melainkan masyarakat umum juga. Dalam Putusan MKRI No. 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Haqi, Rihal Amel Aulia. “Legal Standing Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara H. M. Soeharto, Dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim).” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tanggal 8 Januari 2013,” n.d.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia.” In Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan, edited by Indonesian Judicial Reform Forum. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 1 (2018): 147–171.

Rizal, Moch Choirul. “Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Indonesia.” Repository Publikasi Ilmiah. Last modified 2019. Accessed August 18, 2020. https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5.

Diterbitkan

2021-01-25

Cara Mengutip

Nurhana, N. (2021). Penjelasan Hukum tentang Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jurnal Studi Hukum Pidana, 1(1), 17-22. Diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/29

Terbitan

Bagian

Artikel