Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis

  • Vivin Nurviana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Kata Kunci:

Asas Praduga Tak Bersalah, Kebijakan Hukum Pidana

Abstrak

Asas hukum praduga tak bersalah adalah asas hukum yang membuat seseorang memiliki hak sebagai individu hukum untuk dinyatakan tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas hukum ini termuat di dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009. Namun, terjadi perbedaan rumusan, misalnya, pada Pasal 14 Paragraf Dua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966. Asas praduga tak bersalah dalam kovenan internasional tersebut mempunyai rumusan “sampai dibuktikan bersalah menurut hukum”. Hasil telaahnya, lebih jelas adanya rumusan “sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” pada KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 dibandingkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Aru. “Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk.” Hukumonline.Com. Last modified 2006. Accessed May 30, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijki-hol15745.

Gatra, Phalita. “Konsep Hak Asasi Manusia Yang Digunakan Di Indonesia.” Hukumonline.Com. Last modified 2019. Accessed June 18, 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

P, M. Schinggyt Tryan, Nyoman Serikat P, and Pujiyono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016).

Pengadilan Negeri Kuningan. “Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).” Pengadilan Negeri Kuningan. Accessed June 18, 2020. http://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html.

Rizal, Moch Choirul. Diktat Hukum Acara Pidana. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.

Diterbitkan

2022-03-31

Cara Mengutip

Nurviana, V. (2022). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Studi Hukum Pidana, 2, 1-10. Diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/43

Terbitan

Bagian

Artikel