Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Abstract

Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana merupakan bagian fundamental dalam sistem peradilan pidana sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu dapat hapus berdasarkan ketentuan hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan hukum terkait konsep hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang lama (KUHP 1946) maupun yang baru (KUHP 2023). Penjelasan hukum difokuskan pada alasan-alasan yuridis hapusnya kewenangan menuntut, seperti ne bis in idem, meninggalnya terdakwa, daluwarsa, penyelesaian di luar pengadilan, serta pemberian amnesti dan abolisi. Selain itu, penjelasan hukum ini juga mengkaji hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang meliputi meninggalnya terpidana, kedaluwarsa pelaksanaan pidana, pemberian grasi oleh presiden, serta penyerahan pelaksanaan pidana ke negara lain. Pengaturan hukum mengenai hapusnya kewenangan tersebut mencerminkan upaya hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan.